KOMISI VI BENTUK PANJA IPO PT. KRAKATAU STEEL
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merasa belum puas dengan keterangan Menteri Negara BUMN, terkait proses penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT. Krakatau Steel Tbk. Seluruh Fraksi secara aklamasi menyetujui membentuk Panitia Kerja (Panja) IPO PT. Krakatau Steel.
Dengan demikian, Komisi VI memutuskan untuk segera membentuk panja IPO Krakatau Steel," kata Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto dari Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri BUMN, Direksi PT KS, dan underwriter, Rabu (1/12) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Airlangga, data-data yang dibutuhkan Komisi VI terkait kisruh kasus ini seperti data penjatahan pasti saham belum dapat dipenuhi dari dua kali RDP komisi dengan pihak-pihak terkait. Komisi VI pun, kata dia, masih belum merasa puas dengan keterangan yang diberikan pihak-pihak yang bersangkutan terkait pembentukan harga maupun penetapan harga IPO saham KS, sehingga diperlukan pembentukan panja untuk menganalisisa permasalahan secara lebih mendalam.
"Proses pembentukan harga dan alokasinya sendiri perlu dibahas lebih dalam. Harga dari underwriter perlu dibandingkan dengan appraisal. Seluruh data itu akan dibahas dalam panja Komisi VI. Ini jadi proses pembelajaran aksi korporasi BNI, Mandiri, dan Garuda. Sehingga proses ke depan akan transparan dan akuntabel," jelasnya.
DPR juga berharap dengan mekanisme Panja tidak menganggu kinerja saham KS ke depan. "Kita harap tidak ganggu saham KS ke depan, karena ini bertujuan untuk transparan akuntabilitas IPO BUMN," tegas Erlangga.
Berdasarkan data yang dihimpun saat pemberian laporan terkait IPO KS pada rapat kerja dengan komisi VI PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bukan merupakan perusahaan pertama yang meraih sukses besar dalam penawaran umum saham perdana (IPO). Bahkan tercatat, KRAS menduduki peringkat 24.
IPO KS sendiri sudah berdasarkan keputusan Bapepam nomor 45/PM/2000 di mana penjatahan dilakukan dengan sistem kombinasi yakni penjatahan terpusat (pooling) dan penjatahan pasti (fixed allotment) maka diputuskan indikasi awal alokasi saham IPO KS.
Untuk perseorangan, domestik sebanyak 8.924 atau sekira 4,63 persen, asing tiga investor atau sekira 0,00 persen, karyawan sebanyak 7.322 atau sekira 0,71 persen. Dengan demikian pemesanan kepemilikan tercatat sebesar 16.249 atau sekira 5,34 persen.
Sementara untuk instansi, domestik sebanyak 291 investor atau sekira 7,68 persen, asing 53 atau sekira 6,98 persen di mana keseluruhannya tercatat sebesar 344 atau sekira 14,66 persen.
Jadi dapat terlihat jika domestik memiliki sebanyak 16.537 atau sekira 13,02 persen pesanan dan asing hanya 56 pesanan sekira 6,98 persen dari total 10 persen saham yang di IPO kan oleh PTKS. Dengan catatan 26,7 persennya porsi perorangan, dua persennya adalah berasal dari porsi pooling
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menegaskan hanya tujuh persen dari seluruh saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang dimiliki oleh asing. "Porsi asing hanya 35 persen dari lokal 65 persen. Jangan salah arti, karena baru 20 persen kita go public. Porsi asing hanya 20 persen dari 35 persen berarti hanya tujuh persen dari total," ungkapnya, saat memberikan laporan terkait IPO KS.
Dikatakannya, underwriter (penjamin emisi) yang ditunjuk sudah standar internasional. Dia pun meminta untuk tidak menurunkan prestasi para underwriter ini yang sudah bagus. "Jangan dibilang merugikan negara karena 80 persen masih millik kita," tegasnya.
Dia mengatakan, penentuan harga penawaran umum saham perdana (IPO) tersebut terjadi karena tidak bisa diprediksi harganya naik atau turun. "Tingginya demand terjadi karena orang berteriak murah karena itu jadi banyak yang beli," tambahnya.
Menurutnya info yang dibuat tidak proposional, jangan hanya yang negatif, sehingga pihaknya belum dapat kesempatan. Dia menambahkan, di lantai bursa sendiri, peran BUMN cukup tinggi.
"Di IDX (bursa saham) terdapat 17 BUMN dari sekira 430 emiten. Mereka mempunyai andil 30 persen di pasar modal," tutupnya. (as)
